Pejabat di Pemkot Belum Terima Kemenangan GSVL

MandoLive--Figur cerdas GS Vicky Lumentut (GSVL) sudah terpilih kembali sebagai Walikota Manado periode 2016-2021 dengan pasangan Wakil Walikota yang baru Mor Dominus Bastiaan.

Keduanya tinggal menunggu pelantikan yang direncanakan akan digelar pekan berjalan ini. 

Hanya saja di lingkungan Pemkot Manado, rupanya masih ada saja staf atau bahkan sejumlah oknum pejabat yang belum terima kalau GSVL kembali memimpin Ibukota Sulut ini. Ini terdengar dari berbagai percakapan yang sempat terdengar di Kantor Walikota, Jl Balaikota Tikala, beberapa hari terakhir pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Alasan ada staf atau bahkan oknum-oknum pejabat yang tidak suka dengan GSVL, salah satunya adalah karena GSVL tertib dalam administrasi. GSVL yang berlatar belakang birokrat berprestasi, tahu persis bagaimana mengelolah pemerintahan dan menutup ruang untuk penyalahgunaan wewenang. “Beliau (GSVL, red) meniti karir PNS dari staf biasa. Karena prestasi dan kecerdasannya, beliau kemudian dipercayakan memegang jabatan dari jabatan paling bawah, puncaknya menempati pos tertinggi birokrasi sebagai Sekda. Nah, beliau tahu gerak-gerik pemerintahan,” ujar Michael Towoliu, Ketua Tim Rajawali GSVL, Minggu (17/4) sore.
Dengan kondisi seperti itu, lanjut dia, maka para oknum pejabat sulit untuk “mengendalikan” mantan Sekda Manado itu. “GSVL selama lima tahun ini, ada istilah ‘dorang nembole stel’ karena beliau itu birokrat handal. Nah, inilah salah satu alasan kenapa masih ada sejumlah oknum pejabat di Pemkot Manado yang tidak suka dengan GSVL,” tukas Towoliu. Dalam pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada Manado beberapa waktu lalu, PNS kendati dalam aturan tegas mengatur untuk tidak terlihat dalam politik praktis, namun PNS juga punya hak suara termasuk mempengaruhi orang lain untuk memilih figur tertentu. “Dan torang tahu bahwa ada beberapa oknum pejabat bahkah staf di Pemkot Manado yang tidak sekedar tidak memilih GSVL, tetapi justru diduga memfitnah dan menjelek-jelekkan GSVL,” ungkap beberapa staf Pemkot Manado yang enggan mananya dikorankan.

Seperti diketahui, sejak GSVL masuk sebagai Walikota Manado pada 8 Desember 2010 silam, komitmen pertamanya adalah membenahi pemerintahan dengan menciptakan pemerintahan yang bersih dan pengelolahan keuangan yang transparan. Hasilnya, opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2010 dari disclaimer bertubah setiap tahun menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2014 yang diterima Juni 2015 lalu. “Sejak lama Manado tidak pernah mendapatkan opini WTP dari BPK. Nanti di GSVL jadi Walikota kemudian WTP bisa diraih. Memang tidak sulit untuk mempertahankan opini ini, tetapi ini pertanda baik di pemerintahannya di periode kedua GSVL dalam memimpin Manado,” ujar Ketua LSM DPD Laskar Anti-Korupsi Indonesia (LAKI) Pejuang Sulut, Tommy Sumelung.(dar)